Bapenda Kabupaten Tangerang Gelar Forum Konsultasi Publik Guna Tingkatkan Kualitas Pelayanan UPTD Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan urat nadi bagi pembangunan di Kabupaten Tangerang. Hal ini tercermin dari peningkatan target PAD setiap tahun, serta realisasinya yang memiliki tren positif.

Oleh karena itu, tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tentu harus diimbangi dengan kualitas pelayanan publik yang prima, transparan, dan mudah diakses.

Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) atas Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pajak Daerah.

Acara yang digelar di GSG Kecamatan Curug, Kamis (30/7/2026) ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menjaring aspirasi, masukan, dan evaluasi terkait layanan pajak di wilayah Kabupaten Tangerang.

Kegiatan FKP ini dibuka secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Syaifullah. Dalam sambutannya, Syaifullah menyampaikan tujuan utama dari penyelenggaraan FKP serta urgensi dilaksanakannya kegiatan tersebut.

“Forum Konsultasi Publik ini sangat perlu kita laksanakan sebagai wujud transparansi dan pelibatan masyarakat dalam menyusun serta mengevaluasi Standar Pelayanan Publik. Melalui forum ini, kami berharap dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat,” ujar Syaifullah.

Untuk memperkaya diskusi dan memberikan sudut pandang yang komprehensif, Bapenda Kabupaten Tangerang menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang.

Adam Maulana, Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang, dalam paparannya, membedah regulasi yang mendasari Standar Pelayanan Publik serta esensi dari pelaksanaan FKP.
“Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang menjadi pedoman penyelenggaraan sekaligus acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pemerintah kepada masyarakat. FKP sangat berguna sebagai ruang dialog dua arah untuk memastikan regulasi dan standar yang kita buat benar-benar aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan publik,” jelas Adam.